Hubungan Investor

Tata Kelola Perusahaan

 

PT Ciputra Property Tbk senantiasa berkomitmen untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik demi meningkatkan kinerja dan menghasilkan akuntabilitas serta tanggung jawab yang jelas, sebagaimana yang diamanatkan kepada seluruh Grup Ciputra. Komitmen ini menjadi landasan dan pijakan kokoh bagi pertumbuhan Perseroan menjadi salah satu perusahaan properti yang diakui dan terdepan di Indonesia.

 

Perseroan juga memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik tertanam dalam tubuh dan budaya perusahaan. Tujuan ditegakkannya tata kelola perusahaan adalah agar terjadi keseimbangan dalam mengendalikan Perseroan sehingga mengurangi peluang kesalahan yang akan terjadi. Penerapan praktik tata kelola perusahaan pada lingkungan PT Ciputra Property Tbk telah berjalan secara sistematis, serta berdasarkan asas dan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku di Indonesia.

 

Tata kelola perusahaan ini senantiasa menjadi pola pikir dan pola kerja di setiap langkah dan tindakan seluruh jajaran manajemen dan menjadi landasan dalam menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif dengan menyesuaikan pada iklim bisnis yang berkembang, baik internal maupun eksternal.

 

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan meliputi:

1. Transparansi,

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi telah tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan saat rapat Direksi, baik yang dilakukan pada saat rapat Direksi secara internal, rapat Direksi dengan Jajaran Perusahaan maupun rapat Direksi yang dilaksanakan bersama Dewan Komisaris.

2. Kemandirian,

yakni pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam prinsip-prinsip koorporasi tanpa ada paksaan.

3. Akuntabilitas,

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam pelaksanaannya akuntabilitas ini telah tercermin pada berbagai sandaran dan acuan kinerja Perseroan.

4. Pertanggungjawaban,

adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini, segala aksi, tindakan dan kinerja Perseroan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kewajaran,

adalah perlakuan yang sama dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh jajaran.

 

Sebagai perangkat dasar pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, PT. Ciputra Property Tbk memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Departemen Internal Audit. Perseroan pun aktif memantau risiko-risiko usaha yang ada dan senantiasa berupaya mengantisipasi serta meminimalkan risiko tersebut sesuai dengan kebijakan dan strategi yang berlaku. Perseroan menyadari apa yang telah dihasilkan oleh Perseroan tak terlepas dari tata kelola yang baik dan kemampuannya dalam mengelola dan mengendalikan berbagai risiko yang ada.

 

PT Ciputra Property Tbk memiliki keyakinan kuat untuk mempertahankan dan menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan di seluruh jajaran perusahaan. Komitmen penerapan diaktualisasikan dalam penerapan nilai-nilai dan norma perilaku perusahaan yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Dalam hal ini, Perseroan bertindak dengan sangat sistematik, menerapkan efisiensi guna menghasilkan yang terbaik. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab, Perseroan juga tidak lupa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan sekitar dengan melakukan beberapa program sosial. Dengan demikian, kebijakan tata kelola berfungsi secara utuh dan melebur dalam tubuh Perseroan.

 

Kemampuan Perseroan dalam menerapkan tata kelola yang baik membawa hasil yang semakin positif dengan semakin tumbuhnya kepercayaan investor terhadap Perseroan, meningkatnya pendapatan kinerja Perseroan dan berbagai penghargaan yang telah diraih Perseroan, baik penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai bentuk pengakuan. Komunitas investor juga mengakui tingkat transparansi dan pengungkapan data Perseroan yang berkualitas.

 

Perseroan pun telah memiliki perangkat-perangkat penting dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang optimal. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Struktur dan Mekanisme Tata Kelola, yaitu: Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Hal ini sesuai dengan prasyarat kepengurusan perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan yang penting dan menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan. RUPS juga merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam mengambil keputusan. RUPS diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.

 

Pemberitahuan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST) 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada tanggal 18 April 2013. Iklan Pemberitahuan dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterbitkan pada dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Koran Tempo, yaitu pada tanggal 26 April 2013 (Pemberitahuan) dan 13 Mei 2013 (Pemanggilan).

 

Hasil keputusan RUPST 2013 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

2. Penetapan penggunaan laba bersih.

3. Penunjukan akuntan public untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

4. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan periode tahun 2012.

 

DEWAN KOMISARIS

 

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban melakukan tugas pengawasan dan penilaian atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan mengawasi komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

 

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif kepada pemegang saham dan bertugas memberikan nasehat kepada Direksi sehubungan dengan kebijakan yang akan ditempuh Direksi dalam mengelola Perseroan, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasi dan anggaran, sesuai dengan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan pelaksanaan mandat dan keputusan RUPS dan RUPSLB.

 

 

Susunan & Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Hingga saat ini Perusahaan memiliki 5 (lima) orang Komisaris, 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.

 

 

 

Per akhir 2013, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah:

 

Komisaris Utama: DR. (HC) Ir. Ciputra

Komisaris: Dian Ciputra

Komisaris: Sandra Hendharto

Komisaris Independen: Henk Wangitan

Komisaris Independen: Thomas Bambang

 

Dewan Komisaris yang sekarang menjabat diangkat pada tanggal 15 Juni 2012 pada RUPST 2012 dan akan menjabat hingga penutupan RUPST tahun 2017.

 

 

 

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 kali rapat internal, dengan 5 rapat diantaranya dilakukan dengan Komite Audit dan Manajemen Risiko. Seluruh rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

 

 

 

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Di tahun 2013 anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti pelatihan apapun untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas.

 

 

 

Remunerasi Dewan Komisaris

Lihat bagian “Remunerasi Direksi” di bagian selanjutnya.

 

DIREKSI

 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan agar tercapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS. Direksi juga aktif berkoordinasi dan bekerjasama antar jajaran dan fungsi yang ada dalam organisasi, serta mengkomunikasikan perkembangan pelaksanaan strategi Perseroan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di samping itu, Direksi juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan memenuhi kepentingan para pemegang saham. Direksi terus-menerus mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik agar dapat diimplementasikan dalam tubuh perusahaan secara konsisten. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan ataupun bertentangan dengan undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

 

 

Susunan & Independensi Direksi

 

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Hingga saat ini Perusahaan memiliki 8 (delapan) orang Direktur, dengan satu diantaranya sebagai Direktur Utama, dan dua Direktur Tidak Terafiliasi.

 

Per akhir 2013, susunan Direksi Perseroan adalah:

 

Direktur Utama: Candra Ciputra

Direktur: Budiarsa Sastrawinata

Direktur: Rina Ciputra Sastrawinata

Direktur: Harun Hajadi

Direktur: Junita Ciputra

Direktur: Cakra Ciputra

Direktur Tidak Terafiliasi: Ir. Artadinata Djangkar

Direktur Tidak Terafiliasi: Bing Sugiarto Chandra

 

Direksi yang sekarang menjabat diangkat pada tanggal 15 Juni 2012 pada RUPST 2012 dan akan menjabat hingga penutupan RUPST tahun 2017.

 

 

 

Rapat Direksi

Selama tahun 2013, Direksi menyelenggarakan 12 kali rapat. Seluruh rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

 

 

Program Pelatihan Direksi

Di tahun 2013 anggota Direksi tidak mengikuti pelatihan apapun untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas.

 

 

Remunerasi Direksi

Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, dan kinerja jangka panjang.

 

Pengajuan usulan remunerasi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS memperhatikan analisis dan rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

 

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

 

 

Jumlah Anggota

Total Remunerasi

Dewan Komisaris

5

Rp 1.838.100.500

Dewan Direksi

8

Rp 13.460.299.838

Total

13

Rp 15.298.400.338

 

KOMITE AUDIT

 

Komite Audit dibentuk dan diangkat oleh Dewan Komisaris pada tanggal 8 November 2007. Tugas utamanya adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam menjalankan rencana usaha Perseroan dan menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan, serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.

 

Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu, untuk memastikan bahwa strategi atau program kerja Direksi sesuai dengan visi, misi dan rencana yang telah ditetapkan.

 

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertanggungjawab dalam melakukan penelaahan atas:

·        

Informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

·        

Ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

·        

Rencana kerja dan hasil pemeriksaan oleh internal audit serta efektivitas pengendalian internal.

·        

Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik.

·        

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi dan jajaran manajemen.

 

Komite Audit dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan OJK serta peraturan terkait lainnya.

 

 

Independensi Komite Audit

Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris dan diketuai oleh Komisaris Independen, yang juga merangkap sebagai Anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

 

Dalam rangka menjamin independensinya, setiap anggota Komite Audit wajib:

·        

Memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya,dan mampu berkomunikasi dengan baik

·        

Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan

·        

Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang pernah memberikan jasa dalam satu tahun terakhir kepada Perseroan

·        

Tidak memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung

·        

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan

·        

Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

 

 

Wewenang Komite Audit

Untuk melakukan tugas-tugasnya, Komite Audit berhak untuk:

·        

Mendapatkan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana dan aset serta sumber daya Perseroan yang lainnya, terkait pelaksanaan tugasnya.

·        

Berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait termasuk informasi, kegiatan operasional, keuangan dan manajemen Perseroan.

·        

Melakukan pengujian secara uji petik atau mengadakan inspeksi ke lokasi apabila perlu.

·        

Melakukan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko.

·        

Atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mencari masukan dari para profesional di luar Perseroan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atas beban Perseroan.

 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas-tugas berikut:

·        

Membuat Program Kerja Tahunan Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris.

·        

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.

·        

Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas peran dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

·        

Mengevaluasi tindak lanjut atas temuan Auditor Eksternal.

·        

Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

·        

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaanya.

·        

Memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

·        

Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

 

 

Susunan & Rapat Komite Audit

Masa jabatan Komite Audit sama dengan Dewan Komisaris. Saat ini, Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota termasuk Ketua, sebagaimana dirinci di bawah ini. Komite Audit wajib mengadakan rapat umum minimal satu kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

 

Ketua: Thomas Bambang

Anggota: Lanny Bambang

Anggota: Melina Indrawati Sutandi

 

 

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2013

Pada tahun 2013, melalui rapat-rapat yang dilakukannya, Komite Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

1. Penyajian hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2012 oleh KAP yang ditunjuk

2. Penyajian laporan kegiatan Audit Internal

3. Penyajian laporan keuangan triwulanan

4. Pembahasan rencana kerja audit laporan keuangan tahun buku 2013 oleh KAP yang ditunjuk

 

 

 

 

Profil Anggota Komite Audit

 

Thomas Bambang

Ketua

Lihat bagian “Profil Dewan Komisaris” di bab Profil Perusahaan.

 

Lanny Bambang

Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Diangkat sebagai

anggota Komite Audit Perseroan pada Juni 2007. Menyelesaikan pendidikan dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1982, dan meraih gelar MBA dari IPPM pada tahun 1991. Memulai karir di Bank Umum Nasional sejak tahun 1984, terakhir menjabat sebagai Manager Senior Hubungan Komersial pada tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur di Bank Ciputra dari tahun 1997 sampai 1999. Saat ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

 

Melina Indrawati Sutandi

Anggota

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Diangkat sebagai

anggota Komite Audit Perseroan pada 16 Juli 2012. Lulus dari Sekolah Komputer Budi Luhur tahun 1983. Mengawali karir di Bank Perniagaan Indonesia (BPI) pada tahun 1984. Bekerja di Bank Umum Nasional (BUN) dari tahun 1987 sampai tahun 1993. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Ciputra Surya Tbk.

 

KOMITE PEMANTAU RISIKO

 

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan visi dan misi sebagai berikut:

 

Visi: Mengelola risiko untuk memaksimalkan kemampuan Perseroan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi nilai Perseroan dan kekayaan pemegang saham.

 

Misi: Mewujudkan visi Perseroan dengan membangun sistem dan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola risiko-risiko material terhadap pencapaian sasaran Perseroan.

 

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Direktur Pengelola Sub-holding Sekretariat Komite, yaitu Manajer Risiko.

 

Anggota tetap dari Komite Pemantau Risiko adalah Direksi Sub-holding/Direktur Proyek, sementara anggota tidak tetapnya adalah Manajer Umum Proyek yang terkait dan Audit Internal.

 

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

1.      

Adi Subrata (50 tahun, Pengawas Keuangan Mal Ciputra Jakarta dan Semarang, Citradream Budget Hotel) – Manajer Manajemen Risiko

2.      

Usep Sugandi (49 tahun, Chief Accounting Hotel Ciputra Jakarta) – Anggota

3.      

Sherly Setiany (33 tahun, Manajer Keuangan dan Akuntansi Mal Ciputra Jakarta) – Anggota

4.      

Veronica Ria Elyawati (43 tahun, Kepala Sumber Daya Manusia Mal Ciputra Semarang) – Anggota

 

5.      

Setyoadhi Pratomo (48 tahun, Head of Engineering Hotel Ciputra Semarang) – Anggota

 

SEKRETARIS PERUSAHAAN

 

Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Sekretaris Perusahaan juga betanggung jawab memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan peraturan relevan lainnya, serta menjembatani interaksi antara Perseroan dengan masyarakat luas.

 

Divisi Sekretaris Perusahaan di PT Ciputra Property Tbk terdiri dari bagian Compliance, Investor Relations, dan Business Analyst. Divisi ini diketuai oleh Ir. Artadinata Djangkar.

 

Profil Ir. Artadinata Djangkar dapat dilihat di bagian “Profil Direksi” pada bab Profil Perusahaan.

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan pada tahun 2013 antara lain adalah:

1.      

6 Februari 2013 – Konferensi pers highlight 2012, menjelaskan pencapaian selama tahun 2012.

2.      

28 Mei 2013 – Konferensi pers pasca-RUPS, menjelaskan hasil dari RUPS.

3.      

26 Juni 2013 – Konferensi pers untuk pembukaan Mall dan Office Ciputra World 1 Jakarta.

4.      

7 November 2013 – Analyst meeting diselenggarakan di Hotel JW Marriott Kuningan.

5.      

20 November 2013 – Konferensi pers untuk peluncuran Office Tower 2 Ciputra World 1 Jakarta.

 

Perseroan menyediakan akses informasi dan data yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan melalui media berikut:

-         

Website: www.ciputraproperty.com

-         

Siaran Pers

-         

Pertemuan Pers

-         

Iklan Surat kabar

-         

Laporan-laporan sesuai aturan Pasar Modal melalui

-         

BEI

 

 

Investor dan publik juga dapat memperoleh informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai Perseroan melalui alamat e-mail di investor@ciputraproperty.com.

 

AUDIT INTERNAL

 

Unit Audit Internal berfungsi memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab:

-         

Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;

-         

Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

-         

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

-         

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen;

-         

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

-         

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

-         

Bekerja sama dengan Komite Audit;

-         

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;

-         

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan Perseroan maupun anak perusahaan.

 

Unit Audit Internal memastikan apakah manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan Perseroan yang dirancang dan dijalankan manajemen sudah cukup dan berfungsi baik, meliputi:

-         

Risiko telah cukup diidentifikasi dan dikelola. Interaksi dengan para pihak pengelola berlangsung sesuai semestinya.

-         

Informasi penting keuangan, manajerial, dan operasional adalah akurat, handal, dan tepat waktu.

-         

Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, standard, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

-         

Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan cukup terlindungi.

-         

Program, Rencana, dan Sasaran dapat dicapai.

-         

Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan terpelihara di dalam proses pengendalian perusahaan.

-         

Peraturan dan Undang-undang penting yang berpengaruh terhadap perusahaan telah diketahui dan diperhatikan secara layak.

-         

Potensi perbaikan atas pengendalian manajemen, profitabilitas, dan image perusahaan dapat ditemukan selama proses audit, dan akan dikomunikasikan ke level manajemen yang sesuai.

 

Unit Audit Internal juga dapat menjadi mitra pemecahan masalah atas persoalan manajemen dan operasional yang dihadapi Perseroan.

 

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Audit Internal memiliki wewenang berikut:

-         

Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;

-         

Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

-         

Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit;

-         

Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan kegiatan auditor eksternal;

-         

Mengalokasikan sumber daya manusia, menentukan frekuensi, memilih subjek, menentukan cakupan tugas, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran audit.

 

 

Struktur dan Kedudukan Audit  Internal

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

 

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan jabatan terkait pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

 

Per akhir 2013, Kepala Audit Internal dijabat oleh Martin Rahardja. Beliau adalah Warga Negara Indonesia, usia 34 tahun, dan memegang gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta. Beliau diangkat sebagai Kepala Audit Internal pada 3 Desember 2009. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Assistant Manager Internal Audit di Perseroan.

 

Kode Etik Audit Internal

Auditor Internal diharapkan dapat menerapkan dan

menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal menetapkan kepercayaan dan dengan begitu menyediakan dasar bagi kepercayaan atas pertimbangan keahlian audit internal mereka.

2. Objektifitas

Auditor Internal memperlihatkan tingkatan yang paling tinggi dari objektifitas profesional di dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal membuat suatu penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau oleh orang lain di dalam membentuk pertimbangan keahliannya.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sah kecuali jika ada suatu kewajiban yang sah menurut hukum atau profesi untuk melakukannya.

4. Kemampuan

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan pelayanan/jasa audit internal.

 

Aturan perilaku untuk penerapan prinsip-prinsip di atas adalah sebagai berikut:

1. Integritas

-         

Melaksanakan pekerjaan dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab.

-         

Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi.

-         

Dengan sadar tidak menjadi bagian atas aktivitas yang tidak sah, atau terlibat dalam tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi audit internal atau departemen Audit Internal.

-         

Menghormati dan berperan untuk tujuan Perseroan yang sah dan etis.

2. Objektifitas

-         

Tidak mengambil bagian dalam setiapaktivitas atau hubungan apapun yang dapat merusak atau diduga merusak penilaian mereka yang tidak memihak. Keikutsertaan ini meliputi aktivitas atau hubungan yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

-         

Tidak menerima suatu apapun yang dapat merusak atau diduga merusak pertimbangan keahlian profesional mereka.

-         

Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahui oleh mereka yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan aktivitas yang sedang diteliti.

3. Kerahasiaan

-         

Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh selama bertugas.

-         

Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi apapun atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum atau yang akan merugikan tujuan Perusahaan yang sah dan etis.

4. Kemampuan

-         

Hanya melibatkan diri dalam pelayanan di mana mereka mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan.

-         

Melaksanakan pelayanan audit internal sesuai dengan Standar Praktek Profesional Audit Internal.

-         

Secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya dan efektivitas serta kualitas pelayanannya.

 

 

Laporan Akuntabilitas dan Kegiatan Audit Internal Tahun 2013

Pada tahun 2013, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan melakukan hal-hal berikut:

-         

Menyampaikan hasil penelaahan tahunan atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko dari proses operasi Perseroan/unit usaha yang ada.

-         

Melaporkan isu penting sehubungan dengan pengendalian internal Perseroan/unit usaha, dan rekomendasi perbaikan yang dapat ditempuh.

-         

Secara berkala menyampaikan status dan hasil atas Rencana Audit Tahunan dan kecukupan sumber daya Unit.

-         

Berkoordinasi dan bekerjasama dengan fungsi pengendalian lainnya yang ada (komite audit, auditor eksternal, dan lain-lain).

-         

Memastikan terlaksananya kebijakan pelaporan transaksi penjualan kepada PPATK oleh pihak manajemen.

 

Di tahun 2013, Audit Internal melaksanakan 19 proyek, di mana 11 adalah proyek baru, 1 proyek sudah selesai, dan 7 sisanya merupakan proyek yang berjalan.

 

Audit Internal senantiasa menggunakan pendekatan risk-based audit dalam mengaudit kegiatan operasional Perseroan. Di tahun 2014 nanti, sebanyak 6 proyek yang akan diaudit akan menjadi prioritas Audit Internal. Untuk memastikan keberhasilan proses audit tersebut dan memastikan kualitas auditnya, Audit Internal telah dan akan mengalokasikan waktu dan sumber daya yang tepat, serta akan membina koordinasi antara atasan dan bawahan secara konsisten dan terpadu.

 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

 

Perseroan telah menyusun dan mempunyai Sistem Pengendalian Internal berupa serangkaian kebijakan dan prosedur standar dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya serta sistem informasi dan pelaporan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini terus mengalami penyempurnaan dan hingga saat ini dinilai cukup efektif untuk mengendalikan dan meminimalkan risiko yang ada.

 

Adalah tugas Audit Internal untuk memastikan sistem pengendalian internal yang ada sudah baik dan efektif dijalankan di setiap lini usaha, sesuai dengan misi yang tercantum dalam Piagam Audit Internal, yaitu untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen serta memberikan layanan konsultatif dalam hal keefektifan dan kecukupan pengendalian,

manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

 

Selama tahun 2013, sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Audit Internal telah dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

-         

Penyusunan rencana audit tahunan untuk audit unit-unit usaha maupun kantor pusat, dan telah diselesaikannya seluruh penugasan audit sesuai rencana;

-         

Lingkup audit meliputi pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal;

-         

Penilaian atas efektifitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, operasional, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya dengan pendekatan risiko (risk-based audit), serta pendeteksian atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan;

-         

Pemberian saran perbaikan atas sistem pengendalian internal yang diperlukan, serta pembahasan bersama Direktur dan jajaran manajemen terkait;

-         

Pemantauan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati;

-         

Penyusunan dan pelaporan hasil audit beserta tindak lanjutnya kepada Direktur Utama;

-         

Pelaporan secara berkala kemajuan dan hasil audit serta tindak lanjut Direksi dan manajemen kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris;

Evaluasi mutu Audit Internal yang dilakukan dan penyempunaan program audit, audit teknik, sistem pelaporan maupun meningkatkan kompetensi para auditor.

 

MANAJEMEN RISIKO

 

Perseroan telah mengambil langkah penting dengan membentuk manajemen risiko dan diterapkan secara terintegrasi dengan pendekatan multi aspek atau yang dikenal dengan istilah Enterprise Risk Management (ERM) yang sudah dilaksanakan sejak 2009. Kemajuan dan hasil kelola manajemen risiko tahun 2013 semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk mengelola risiko yang akan maupun yang sedang terjadi di Perseroan. Metode yang digunakan adalah menilai risiko, mengembangkan strategi untuk menanggulanginya, dan memitigasi risiko tersebut dengan menggunakan atau mengelola sumber daya yang ada. Strategi yang dapat diambil lebih beragam antara lain, dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

 

Manajemen risiko yang tradisional berfokus pada risiko-risiko yang timbul dari penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

 

Manajemen risiko memiliki tugas dan fungsi meliputi:

-         

Pengawasan dan pemetaan atas risiko yang ada

-         

Manajemen mitigasi risiko

-         

Evaluasi atas hasil mitigasi risiko

-         

Analisis kinerja manajemen risiko

 

 

Visi dan Misi Manajemen Risiko

Visi

Meminimalkan risiko dengan melakukan upaya mitigasi risiko yang maksimal agar menjaga kesehatan Perseroan

 

Misi

Mengelola risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan properti.

Memberikan responsibility lesson bagi karyawan terhadap risiko berusaha.

Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Perseroan.

 

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi).

 

Risiko yang dihadapi Perseroan diantaranya berupa fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dimitigasi Perseroan dengan menggunakan instrumen pasar uang seperti forward hedging, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan modal telah dimitigasi dengan menandatangani kesepakatan kredit dengan Bank Mandiri. Sementara itu, peningkatan harga bahan baku bangunan dimitigasi dengan melakukan penandatanganan kesepakatan kerja dengan para kontraktor dan pemasok untuk mengikat harga jual.

 

Sejumlah proyek telah menyusun daftar risiko dan tindakan mitigasi di tahun 2013, lalu dilakukan penyaringan berdasarkan skala prioritas dengan persetujuan Direktur proyek. Dari daftar tersebut akan terlihat peta risiko. Tindakan yang dilakukan adalah mitigasi dan pemantauan untuk menurunkan tingkat risiko.

 

Untuk memperkecil risiko usaha, Perseroan berusaha untuk selalu melakukan studi kelayakan atas masing-masing proyek, membuat jadwal kerja, dan juga melakukan analisa secara berkala atas kinerja proyek. Di samping itu, juga dipersiapkan proyek baru yang menarik bagi pasar dan Perseroan senantiasa bekerja sama dengan para ahli di bidang properti untuk menghasilkan produk unggulan.

 

Apabila terjadi insiden, proyek-proyek harus melaporkan kejadian tersebut, baik insiden bersifat biasa maupun kritis. Setiap kejadian akan dilaporkan secara berkala. Peta risiko dan pemantauan tingkat risiko terus menerus mengalami penyempurnaan, dan diimplementasikan dalam budaya Perseroan.

 

 

Faktor Risiko & Mitigasi Risiko

Dalam berbagai aspek usahanya, Perseroan dihadapkan pada berbagai aspek risiko. Karena itu, Perseroan selalu fokus dan terus-menerus meningkatkan upaya serta kemampuannya dalam mengelola berbagai risiko. Segala hal yang dapat berpotensi menjadi risiko dikelompokkan dan dikaji secara saksama melalui penerapan ERM, agar tidak berkembang menjadi risiko yang akan menghambat kinerja Perseroan. Perseroan selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalankan roda usahanya terhadap berbagai risiko-risiko yang terkandung dalam keputusan maupun aktivitasnya.

 

Beberapa risiko utama tersebut, meliputi:

 

Risiko Keterbatasan Lahan

Perseroan telah memiliki rencana yang matang dalam pengembangan usaha, termasuk di dalamnya mengakuisisi lahan di berbagai daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, seperti di daerah sentra usaha Jakarta, namun masih dapat dijumpai ketersediaan lahan yang terbatas. Apabila tidak terlaksananya akuisisi tersebut, maka akan berimbas pada rencana yang telah ditetapkan Perseroan dan berisiko mempengaruhi kondisi keuangan serta hasil operasionalnya di masa yang akan datang.

 

Risiko Kepastian Hukum

Perseroan selalu berusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dan hak pengembangan atas tanah yang sudah diakuisisinya, karena mutlak diperlukan kepastian hukum sebagaimana tercantum pada undang-undang pertanahan. Ketidakadaan kepastian hukum akan berimbas kepada perselisihan status hak kepemilikan tanah dengan pemilik sebelumnya.

 

Risiko Fluktuasi Properti

Industri properti di Indonesia memiliki siklus dan pengaruh secara signifikan oleh perubahan kondisi ekonomi umum maupun lokal, seperti tingkat pengangguran yang cukup tinggi, ketersediaan pembiayaan, suku bunga, tingkat kepercayaan konsumen dan permintaan produk properti, baik ritel, kantor, hotel maupun perumahan. Kondisi tersebut mengakibatkan risiko akan selalu ada. Antara lain, seandainya proyek dipasarkan pada saat pasar mengalami depresi, hal ini akan mempengaruhi pengembangan, pembayaran dan penggunaan sumber daya lainnya yang telah dilakukan jauh sebelumnya. Tekanan semacam ini tentu saja dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

 

Risiko Keuangan Pembiayaan

Aktivitas pengembangan properti membutuhkan modal investasi yang besar. Perseroan mungkin saja perlu mencari pembiayaan tambahan atau eksternal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian, tidak ada jaminan akan ketersediaan tambahan pembiayaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk Perseroan. Atau jika tersedia, pembiayaan tersebut juga belum pasti dapat diperoleh dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan.

 

Risiko Persaingan

Dalam beberapa tahun terakhir, industri properti di Indonesia semakin didominasi oleh persaingan yang ketat, tidak hanya antara pengembang properti lokal tetapi juga dengan pengembang mancanegara. Persaingan yang semakin ketat dapat menyebabkan peningkatan biaya untuk akuisisi tanah, berlebihnya persediaan lahan, dan lambatnya proses persetujuan untuk pengembangan properti baru dari pejabat yang berwenang. Semuanya dapat berpengaruh buruk terhadap usaha dan kinerja Perseroan.

 

Risiko Ekonomi

Industri properti dihadapi oleh risiko ekonomi yang mencakup faktor-faktor yang secara sendiri-sendiri maupun bersamaan dapat berdampak negatif terhadap para pelaku industri properti. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, tingkat suku bunga, dan laju inflasi, semuanya berdampak besar pada posisi keuangan Perseroan, daya beli konsumen, tingkat belanja konsumen dan permintaan pasar ritel.

 

Risiko Lainnya

Kegiatan usaha Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial politik, bencana alam, serangan teroris, kebakaran dan risiko lainnya. Guna menghadapi dan memitigasi risiko-risiko tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai langkah, seperti selalu menjaga kualitas dan keunikan dari properti yang dibangun, mengasuransikan aset-aset utamanya, aktif mencari lahan untuk lokasi pengembangan baru, mencari pendanaan baik melalui perbankan maupun melakukan aksi korporasi di pasar modal untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar dan berbagai program lainnya.

 

Kegiatan Manajemen Risiko Tahun 2013

Pada tahun 2013 Perseroan mengundang konsultan eksternal, APB Group, untuk membantu menyusun Profil Risiko Strategis Perseroan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang akan mengganggu pencapaian sasaran strategis Perseroan, khususnya di sektor usaha perumahan, yang merupakan sektor usaha Perseroan yang nilainya paling substansial.

 

Pendekatan yang dilakukan untuk penyusunan profil risiko ini adalah dua cara, yaitu bottom up dan top down, dengan metode kajian dokumen, wawancara, diskusi, analisis rich picture diagram, dan diagram Ishikawa.

 

Hasil kegiatan ini adalah dikategorikannya risiko-risiko yang dihadapi Perseroan menjadi risiko operasional, risiko strategis, risiko keuangan, dan risiko bahaya (hazard), termasuk cara penilaiannya dan perbandingan antara risiko yang dihadapi Perseroan dengan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan sejenis di dalam industri perumahan.

 

Selain itu, APB Group juga memberikan sejumlah rekomendasi berikut terkait manajemen risiko Perseroan:

-         

Perlunya sosialisasi terkait manual kebijakan manajemen risiko ke tingkat proyek

-         

Perlunya penerapan parameter risiko secara komprehensif

-         

Perlunya dilakukan asesmen atas penerapan manajemen risiko untuk seluruh Grup Ciputra

-         

Perlunya merevisi manual kebijakan manajemen risiko agar lebih sesuai dengan kondisi proyek-proyek Grup Ciputra.

KEPATUHAN & KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN

 

Penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dilaksanakan selain untuk menjamin keberlanjutan usahanya, juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatannya patuh dan sesuai dengan koridor undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

 

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan

PT Ciputra Property Tbk dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam kasus dan perkara hukum di Indonesia maupun di luar negeri, baik berupa gugatan atau dalam status penyelesaian perkara atau gugatan yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan, pendapatan, aset dan kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

 

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai salah satu perwujudan komitmen kepatuhannya, Perseroan telah memiliki dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen puncak di Perseroan.

 

Mekanisme pelaporan pelanggaran ini dilaksanakan guna menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Sistem pengaduan dan pencatatan, yang menjadi bagian dari mekanisme ini, dilakukan melalui komunikasi kepada Direksi. Komunikasi ini dilakukan secara dua arah, dan diselenggarakan secara konsisten di setiap unit kerja Perseroan. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi, dengan mekanisme lengkapnya dijelaskan di bawah ini.

 

Mekanisme pelaporan pelanggaran secara tertulis:

-         

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan c.q. Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faksimili, atau melalui pos ke alamat Perseroan seperti berikut:

PT Ciputra Property, Tbk

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940, Indonesia

Tel.: (021) 29888898

Fax.: (021) 29888899

-         

Pelaporan pelanggaran secara tertulis dan beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

-         

Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung, seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

 

Perwakilan pemangku kepentingan:

-         

Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas, juga perlu diserahkan dokumen lainnya, yaitu fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan, dan surat kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilannya yang harus menyatakan bahwa pemangku kepentingan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan.

-         

Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampirkan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran memang berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

 

Penerimaan pelaporan pelanggaran:

-         

Perseroan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh pemangku kepentingan dan/atau perwakilannya baik secara lisan maupun tertulis.

-         

Perseroan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat pemangku kepentingan dan/atau perwakilannya mengajukan pelaporan pelanggaran.

-         

Perseroan memberikan tanda terima, jika Pelaporan Pelanggaran diajukan secara tertulis.

-         

Penerima Pelaporan Pelanggaran adalah Dewan Komisaris c.q. Komite Audit Perusahaan.

-         

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

 

KODE ETIK

 

Kode Etik atau Pedoman Perilaku merupakan seperangkat praktik tata kelola perusahaan yang menjelaskan nilai dan standar praktik usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan harus menjadi acuan bagi setiap individu di dalamnya, sekaligus menjelaskan kepada pemegang saham tentang bagaimana Perseroan menjalankan usahanya.

 

Filosofi yang mendasari Kode Etik Perseroan adalah Integritas, yaitu sikap untuk menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan moral dalam bekerja untuk menciptakan iklim bekerja yang kondusif dan mengoptimalkan nilai bagi Pemegang Saham sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Ketiga hal tersebut juga merupakan penyataan atas budaya Perseroan yang diharapkan mampu menjadi etos kerja dan citra positif di hati individu maupun publik.

 

Kunci keberhasilan implementasi Kode Etik adalah kerjasama dan peran serta dari seluruh pengurus dan

karyawan. Setiap pengurus dan karyawan Perseroan menerima salinan Kode Etik Perseroan. Semua pasal dan aturan dalam Kode Etik Perseroan berlaku bagi semua individu tanpa kecuali. Perseroan akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus dan karyawan yang melanggar aturan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan perundangan yang berlaku.

 

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN

 

Perseroan tidak pernah memberlakukan program kepemilikan saham bagi karyawan

 

AUDITOR EKSTERNAL

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2012 yang diselenggarakan tanggal 28 Mei 2013 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (Ernst and Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun 2013.

 

Sebelumnya, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young) telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2012.

 

Biaya audit laporan keuangan Perseroan beserta anak perusahaan di tahun 2013 yang dibayarkan kepada kantor akuntan publik tersebut adalah Rp 1,31 miliar.

 

Di samping jasa audit sebagaimana dijelaskan di atas, kantor akuntan publik tersebut tidak memberikan jasa lainnya kepada Perseroan.

 

Laporan keuangan untuk tahun buku 2013 dari sejumlah anak perusahaan dari Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono
& Chandra
.